Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Perekonomian

Pasal 51

(1) Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Propinsi di Bidang Perekonomian

(2) Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis di Bagian Analisi makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Lembaga Usaha Ekonomi dan Badan Usaha Milik Daerah;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di Bagian Analisi makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Lembaga Usaha Ekonomi dan Badan Usaha Milik Daerah;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di Bagian Analisi makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Lembaga Usaha Ekonomi dan Badan Usaha Milik Daerah;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di Bagian Analisi makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Lembaga Usaha Ekonomi dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Biro Perekonomian dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembanguan.

 

Pasal 52

Biro Perekonomian terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:

a. Sub bagian Analisis Makro Ekonomi Sarana dan perekonomian;

b. Sub bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c.Sub bagian Tata Usaha

2. Bagian Sumber daya Alam, membawahkan:

a.Sub bagian Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, Ketahanan Pangan;

b.Sub bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Sub bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya, membawahkan:

a. Sub bagian Pariwisata dan Budaya;

b.Sub bagian Badan Usaha Milik Daerah;

c. Sub bagian Penanaman Modal.